Pembagian Hukum Syar’i III

By July 29, 2016 Berita No Comments

PEMBAGIAN HUKUM SYAR’I III

Pada bagian artikel lainnya telah dijelaskan bahwa pembagian hukum syar’i terbagi menjadi dua yakni hukum taklifi dan hukum wadhi. Ahli fiqih dan ahli ushul fiqih berbeda dalam memaknai hukum syar’i. Simak artikel berikut in untuk lebih jelasnya.

PEMBAGIAN

Antar ahli ushul fiqih (Ushuliyun) dan ahli fiqih (Fuqoha’) berbeda pendapat dalam memahami hukum syar’i. Para ahli ushul fiqih memberi definisi hukum syar’i sebagai kitab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan, kebolehan, boleh pilih atau wadha’ (yaitu mengandung ketentuan tentang ada atau tiaanya sesuatu hukum).

Sedangkan pihak ahli fiqih (Fuqoha’) memberi definisi sebagai efek yang dikehendaki oleh titah Allah tentang perbuatan yang wajib, haram, dan mubah. Apabila melihat definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan nahwa nash dari pembuat syara’ (Allah dan Rasul-Nya) itulah menurut ahli ushul (Ushuliyun), yang dikatakan hukum syar’i.

Sedangkan menurut ahli fiqih (Fuqoha’) bukan nash itu yang dimaksud dengan hukum syar’i melainkan efek dari isi nash itu sendiri. Misal saja dalam Firman Allah surat An-Nisa ayat 4 :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuuh kerelaan”.

Ahli ushul fiqih mengatakan bahwa firman (perintah memberi maskawin) itulah yang dikatakan hukum syar’i berbeda dengan ahli fiqih yang mengatakan bahwa wajib memberi maskawin yang dikatakan hukum syar’i. (Dikutip dari H. Aliddin Koto, 2004, halaman 38-39).

Pembagian Hukum Syar’i ada dua yakni Hukum Taklifi dan Hukum Wadh’i. Pada artikel berikut ini akan lebih banyak menjelaskan ke dalam hukum wadh’i.

HUKUM WADH’I

Yang dimaksud dengan hukum wadh’i adalah titah Allah yang menjadikan sesuatu sebab bagi adanya sesuatu yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain atau juga sebagai penghalang (man’) bagi adanya sesuatu yang lain tersebut. Oleh karena itu, ulama membagi hukum wadh’i ini kepada beberapa hal diantaranya : sebab, syarat dan mani’. Namun sebagian ulama memasukkan sah dan batal, azimah dan rukhshah.

1. SEBAB

Yang dimaksud dengan sebab adalah sesgala sesuatu yang dijadikan oleh syar’i sebagai alasan bagi ada dan tidak adanya hukum. Adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum dan tidak adanya sesuatu itu melazimkan tidak adanya hukum. Adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum dan tidak adanya sesuatu itu melazimkan tidak adanya hukum.

Ulama membagi sebab ini kepada dua bagian :

  1. Sebab yang diluar kemampuan mukalaf. Misal, keadaan terpaksa menjadi sebab bolehnya memakan bangkai dan tergelincir atau tenggelamnya matahari sebagai sebab wajibnya sholat.
  2. Sebab yang berada dalam kesanggupan mukalafi. Sebab ini dibagi dua yakni :

1) Yang termasuk ke dalam hukum taklifi, seperti menyaksikan bulan dan itu menjadikan wajib melaksanakan puasa (QS Al-Baqarah (2) : 185). Begitu juga keadaan sedang dalam perjalanan menjadi sebab boleh tidaknya berpuasa di bulan Ramadhan (QS Al-Baqarah (2) : 185).
2) Yang termasuk dalam hukum wadh’i seperti perkawinan menjadi sebab hak warisan antara suami istri dan menjadi sebab haramnya mengawini mertua dan lain sebagainya.

2. SYARAT

Yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun, dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.

Misal, wajib zakat barang perdagangan apabila usaha perdagangan itu sudah berjalan satu tahun bila syarat berlakunya satu tahun itu belum terpenuhi, zakat itu belum wajib. Namun, dengan adanya syarat berjalan, satu tahun itu saja belumlah tentu wajib zakat, karena masih tergantung kepada sampai atau tidaknya dagangan tersebut senisab.

3. MANI’

Yang dimaksud dengan mani’ adalah segala sesuatu yang dengan adanya dapat menjadikan hukum atau dapat membatalkan sebab hukum. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa mani’ itu terbagi kepada dua macam :

a. Mani’terhadap hukum. Misal perbedaan agama antara pewaris dengan yang akan diwarisi adlaah mani’ (penghalang) hukum pusaka mempusakai sekalipun sebab untuk saling mempusakai sudah ada, yaitu perkawinan. Begitu juga najis yang terdapat di tubuh atau di pakaian orang yang sedang sholat. Dalam contoh ini tidak terdapat salah satu syarat sah sholat, yaitu suci dari najis. Oleh sebab itu tidak ada hukum sahnya sholat. Hal ini disebut mani’ hukum.

b. Mani’ terhadap sebab hukum. Misalnya, seseorang yang memiliki harta senisab wajib mengeluarkan zakatnya. Namun, karena ia mempunyai hutang yang jumlahnya sampai mengurangi nisab zakat ia tidak wajib membayar zakat, karena harta miliknya tidak cukup senisab lagi. Memiliki harta senisab itu adalah menjadi sebab wajibnya zakat. Namun, keadaannya mempunyai banyak hutang tersebut menjadikan penghalang sebab adanya hukum wajib zakat. Dengan demikian, mani’ dalam contoh ini adalah mengahalani sebab hukum zakat. Hal ini disebut mani’ sebab.

Leave a Reply

Your email address will not be published.